KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan rekonsiliasi data bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal APBD Katingan, yang digelar secara daring dan luring Selasa (2/6/2026).
Hadir dalam kegiatan itu Bupati Katingan Saiful, Wakil Bupati Firdaus, jajaran perangkat daerah, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan, BPS, Dukcapil, dan instansi terkait lainnya.
Bupati Saiful menegaskan pentingnya forum rekonsiliasi sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mencari solusi atas berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Katingan mengalami penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada ruang fiskal daerah. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
“Kami berharap melalui koordinasi dan komunikasi yang baik bersama pemerintah pusat, Kabupaten Katingan dapat memperoleh dukungan yang optimal untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pembangunan dapat terus berjalan demi kepentingan masyarakat,” kata Saiful.
Ia menjelaskan, tantangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih cukup besar mengingat luas wilayah Kabupaten Katingan yang mencapai ribuan kilometer persegi dengan sebaran penduduk yang cukup luas. Selain itu, kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur juga menjadi faktor yang memengaruhi percepatan pembangunan.
Pemkab Katingan terus berupaya mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Upaya tersebut dibarengi dengan penguatan tata kelola pemerintahan agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan akuntabel.
Saiful juga menegaskan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera melengkapi dan menyampaikan data yang dibutuhkan dalam proses sinkronisasi dan evaluasi fiskal daerah. Menurutnya, data yang akurat menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah pusat.
“Kami siap memenuhi data-data yang diperlukan secara cepat dan akurat, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam peningkatan dukungan fiskal ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Katingan Firdaus menyampaikan bahwa daerahnya memiliki karakteristik khusus yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ia menyebut luas wilayah, kondisi geografis, hingga tantangan pembangunan infrastruktur menjadi faktor yang memengaruhi kebutuhan fiskal daerah.
Firdaus menambahkan, Kabupaten Katingan memiliki kawasan konservasi yang luas, potensi sumber daya alam yang besar, serta wilayah yang rawan banjir. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih tinggal di sepanjang daerah aliran sungai dengan akses transportasi yang terbatas, sehingga membutuhkan dukungan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami sangat berharap adanya dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan program-program masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” tutupnya.(B1)
