KASONGAN – Bupati Katingan, Saiful, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum sebanding dengan besarnya potensi yang dimiliki.
Menurut Saiful, rendahnya PAD selama ini bukan disebabkan minimnya potensi, melainkan lemahnya pendataan serta pengawasan di lapangan yang belum berjalan optimal.
“Potensi kita besar, baik dari sektor tambang, pariwisata maupun pajak daerah. Tapi belum tergarap maksimal karena data belum akurat dan pengawasan masih lemah,” ujar Saiful, Sabtu (11/4/2026).
Ia menegaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan pembenahan data secara menyeluruh terhadap objek dan subjek pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
“Kalau tidak terdata dengan baik, tidak mungkin bisa ditarik pajaknya. Ini yang akan kita benahi dulu,” katanya.
Selain pembenahan data, pemerintah daerah juga akan mendorong digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi guna meminimalisir kebocoran pendapatan.
“Ke depan kita dorong pembayaran pajak secara online. Ini untuk menghindari kebocoran dan meningkatkan transparansi,” tegasnya.
Saiful juga menaruh perhatian pada sektor pertambangan, khususnya aktivitas galian C yang dinilai memiliki potensi besar namun belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.
“Kita akan tertibkan tambang, termasuk memastikan seluruh produksi tercatat dan membayar kewajiban. Yang ilegal tentu akan kita tindak,” ungkapnya.
Di sektor pariwisata, pemerintah daerah akan mulai mengoptimalkan potensi yang ada melalui perbaikan pengelolaan destinasi agar mampu menghasilkan pendapatan dari retribusi dan pajak.
Selain itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan. Saiful menegaskan BUMD harus dikelola secara profesional dan berorientasi bisnis agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
“BUMD harus profesional dan berorientasi bisnis. Tidak boleh terus menjadi beban daerah, tapi harus bisa menyumbang deviden,” ujarnya.
Tak hanya itu, optimalisasi aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan juga menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan PAD.
“Banyak aset kita yang belum produktif. Ini akan kita dorong untuk dikelola, baik melalui sewa maupun kerja sama dengan pihak ketiga,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh upaya tersebut akan dibarengi dengan penguatan regulasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
“Intinya kita ingin PAD meningkat melalui sistem yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (B1)
