KASONGAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Katingan menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Forum Lintas Perangkat Daerah di Aula Lantai II Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Katingan Firdaus yang mewakili Bupati Katingan untuk menyampaikan arahan kepada seluruh peserta forum.
Forum ini diikuti oleh jajaran perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta unsur terkait lainnya yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Bupati Katingan menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan momentum strategis dalam memperkuat proses perencanaan pembangunan daerah.
Pendekatan perencanaan, kata Bupati, harus mampu mengintegrasikan mekanisme top-down dari pemerintah dengan aspirasi masyarakat melalui pendekatan bottom-up.
Seluruh perangkat daerah diminta berperan aktif dalam menyusun RKPD Tahun 2027 agar dokumen perencanaan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
RKPD 2027 juga harus disusun selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
Menurut Bupati, sinkronisasi lintas sektor menjadi hal penting agar program yang dirumuskan saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selain itu, partisipasi publik dinilai sebagai kunci agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“Tahun 2027 dipandang sebagai fase penting dalam kesinambungan pembangunan di Kabupaten Katingan, sehingga perencanaan harus dilakukan secara matang dan realistis,” ucapnya.
Namun demikian, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan fiskal serta kebijakan efisiensi anggaran.
Tantangan lainnya mencakup upaya peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Bupati menekankan pentingnya efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Program yang dirumuskan diharapkan berbasis data, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata, bukan sekadar bersifat seremonial atau berorientasi fisik semata.
“Sinkronisasi program lintas perangkat daerah harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan anggaran,” tegas Bupati dalam arahannya. (B1)
